Contoh Soal Pendidikan Anti Korupsi dengan Kunci Jawaban

Diposting pada
1. Kemukakan pengertian korupsi dari segi gramatika/bahasa dan dari segi pengertian yuridis/hukum !

Jawab :

Pengertian Korupsi dari segi Gramatikal/Bahasa yaitu :
Dalam bahasa Inggris korupsi berasal dari kata “Corruption” dan bahasa Belanda, yaitu “Corruptie” untuk menjelaskan atau menunjuk kepada suatu perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan. (Sudarto, 1986).
Pengertian Korupsi dari segi yuridik / hukum yaitu :
Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan tindak pidana korupsi sebagai berikut :
“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan tindak pidana korupsi :

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

2.  Kemukakan 7 asas dalam UU  No. 30 tahun 1999. Jelaskan dua di antara yang anda kemukakan tersebut !


Jawab : 
( saya menyerah untuk menjawab pertanyaan no 2 ini,, tidak ketemu jawabannya koddong.. klu ada yang dapat jawabannya mohon bagi jawabannya akakkakkaa )
Ada saya dapat tapi Asas dalam UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  dalam pasal 5 yaitu :
1.    Asas Kepastian Hukum
2.    Asas Keterbukaan
3.    Asas Akuntabilitas
4.    Asas Kepentingan Umum
5.    Asas Proporsionalitas
PENJELASAN ASAS :
1.    Asas Kepastian Hukum
“Kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK.
2.    Asas keterbukaan
“Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3.    Asas Akuntabilitas
“Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.    Asas Kepentingan Umum
“Kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
5.    Asas Proposionalitas
“Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK.

3. Sebutkan beberapa faktor penyebab korupsi di Indonesia!


Jawab :
Arifin yang mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain: (1) aspek perilaku individu (2) aspek organisasi, dan (3) aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada (Arifin:2000).

Secara umum faktor penyebab terjadinya korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum dan ekonomi, sebagaimana dalam buku yang berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi (ICW:2000) yang mengidentifikasi empat faktor penyebab terjadinya korupsi yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomin dan birokrasi, dan faktor transnasional.
Faktor Penyebab Korupsi Menggila Di Indonesia

1. Tidak menerapkan ajaran Agama
2. Kurang memiliki keteladanan pimpinan
3. Manajemen cenderung menutupi korupsi di organisasi
4. Aspek peraturan perundang-undangan
5.Aspek individu pelaku
6. Moral yang kurang kuat
7. Kebutuhan hidup yang mendesak
8. Gaya hidup yang komulatif
9. Malas atau tidak mau bekerja.

TAMBAHAN :

1. Iman Yang Tidak Kuat (Iman yang lemah)

Orang-orang yang memiliki kelemahan iman, sangat mudah sekali untuk melakukan tindakan kejahatan seperti korupsi contohnya. Apabila iman orang tersebut kuat, mereka tidak akan melakukan tindakan korups ini. Banyak sekali alasan yang diberikan oleh penindak korupsi ini.

2. Lemahnya penegakan hukum

Lemahnya dan tidak tegasnya penegakan hukum merupakan faktor berkembangnya tindakan korupsi. Penegakan hukum yang lemah ini dapat menghindarkan para pelaku korupsi dari sanksi-sanksi hukum.

3. Kurangnya Sosialisasi dan Penyuluhan kepada Masyarakat

Hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak tahu tentang mengenai bentuk-bentuk tindakan korupsi, ketentuan dan juga sanksi hukumnya, dan juga cara menghindarinya. Akibatnya, banyak sekali diantara mereka yang menganggap “biasa”  terhadap tindakan korupsi, bahkan merekapun juga akan melakukan hal tersebut.

4. Desakan Kebutuhan Ekonomi

Dengan keadaan ekonomi yang sulit, semua serba sulit, berbagai tindakan pun akan dilakukan oleh seseorang, guna untuk mempermudah kebutuhan ekonomi seseorang, salahsatunya adalah dengan melakukan tindakan korupsi.

5. Pengaruh Lingkungan

Lingkungan yang baik akan berdampak baik juga bagi orang yang berada dilingkungan tersebut, tetapi bagaimana jika di lingkungan tersebut penuh dengan tindakan korupsi dan lain-lain. Maka orang tersebut juga akan terpengaruh dengan tindakan kriminal, contohnya korupsi.
4. Apakah yang dimaksud Gratifikasi dan kemukakan cara pelaporan Gratifikasi ?

Jawab :

Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Tata Cara Pelaporan Gratifikasi

Berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 Pasal 12c ayat 2 dan UU No. 30 tahun 2002 Pasal 16, setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan cara sebagai berikut :

1.    Penerima gratifikasi wajib melaporkan penerimaanya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja kepada KPK, terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
2.    Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
3.    Formulir sebagaimana huruf b, sekurang-kurangnya memuat :
4.    Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi.
5.    Jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
6.    Tempat dan waktu penerima gratifikasi.
7.    Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
8.    Nilai gratifikasi yang diterima
9.    Formulir Pelapor Gratifikasi dapat diperoleh di kantor KPK
5. Kemukakan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi !

Jawab :
Rumusan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 yang kini telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 memuat 3(tiga) unsur yaitu:
1. Adanya perbuatan melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. Menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
6. Tindak Pidana Korupsi yang bagaimana dapat di tangani oleh KPK ? Kemukakan dan jelaskan jawaban Anda !

Jawab :
TPK YANG DAPAT DITANGANI KPK
•    Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
•    Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
•    Menyangkut kerugian keuangan negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

7. Dalam pembuktian terbalik maka keterangan terdakwa dapat meringankan dan dapat pula memberatkan. Pertanyaan :

– Kapan keterangn terdakwa dapat meringankan baginya?

– Dalam hal apakah keterangan terdakwa dapat memberatkan dirinya?

Jawab :
–    keterangn terdakwa dapat meringankan baginya apabila : Terdakwa dapat memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
–    keterangan terdakwa dapat memberatkan dirinya apabila : dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 A ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
CATATAN :

Jika ada kesalahan atau jawaban yang keliru mohon kritik dan sarannya.

Tinggalkan Balasan